Kampanye

KERANGKA ACUAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN KOPERASI

2010-11-22T20:28:00.003+07:00

Lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. Lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai.

Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil penjualan panenan menjadi milik tengkulak.

Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem on farm dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir.

Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka. Oleh karena itu penguatan petani harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan. Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut.

Peningkatan posisi tawar petani dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh para petani dapat dihindarkan.

Upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan :

1. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi tersebut pertama dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian, meliputi kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi modal adalah upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang mewajibkan anggotanya menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai modal produksi, bukan kebutuhan konsumtif. Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada awal masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan kredit serta jeratan hutang tengkulak.

2. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen. Efisisensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi, dan kemudahan dalam pengelolaan produksi, misalnya dalam penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam.

3. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengkikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan.

Kerjasama:
Aliansi Petani Indonesia (API)
dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang

Diskusi HPP Multikualitas untuk Kesejahteraan Petani

2010-11-02T02:19:00.003+07:00

Aliansi Petani Indonesia Jakarta,BULOG 21 Oktober 2010:
Kami organisasi petani tingkat nasional bernama Aliansi Petani Indonesia bekerja di wilayah 41 Kabupaten yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Fokus program dan kegiatan berupa pelayanan kepada kelompok-kelompok tani yang terorganisir baik laki-laki dan perempuan dalam bidang : (1). Memperjuangkan pembaruan agraria dan kedaulatan pangan, (2). Penguatan kapasitas anggota, (3). Penataan produksi dan akses pasar, (4). Penerapan teknologi tepat guna di pedesaan.

“Sebagai bangsa yang mengandalkan sebagian besar mata pencaharian penduduknya di sektor pertanian, tentunya menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak petani”. Data kemiskinan BPS tahun 2006 mencatat rakyat miskin di Indonesia berjumlah 39.10 juta orang atau 17,75 persen dari total penduduk. Sebanyak 24,76 juta (21%) penduduk miskin itu berada di daerah pedesaan dan umumnya terlibat atau berhubungan dengan sektor pertanian. Data BPS 2007 menunjukkan bahwa 72 persen kelompok petani miskin dari subsektor pertanian pangan”.

Beberapa fakta yang terjadi pada petani di Indonesia, diantaranya:
 Harga Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) dan Beras dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) (tidak sesuai Inpres No 7 tahun 2009). Jika ada yang menjual di atas HPP secara umum dibeli melalui mekanisme swasta (beras harus berkualitas) bukan melalui BULOG. Dari 978 transaksi gabah di 18 provinsi selama Juli 2009 yang diobservasi oleh Badan Pusat Statistik ada 217 kasus harga gabah di bawah HPP (Kompas, 4 Agustus 2009)
 BULOG tidak secara langsung membeli Gabah ke petani. Bulog menggunakan mitranya untuk pengadaan Gabah atau beras sehingga harga di tingkat petani akan selalu dibawah HPP
 Kenaikan HPP mulai tahun 2001-2010 banyak menguntungkan spekulan (pedagang perantara, tengkulak). Di tingkat petani masih menggunakan sistem tebasan sehingga sangat merugikan petani. Pada sisi lain, ada kecendrungan kelangkaan beras dan naiknya harga beras di bulan November-Desember, disamping karena faktor penurunan produksi di musim II, tetapi dimungkinkan adanya kegiatan spekulan yang menyimpan beras untuk mengambil keuntungan pada saat kenaikan HPP di awal tahun (Januari). Situasi ini sering dijadikan alasan untuk Impor beras, mengingat harga beras di luar negeri seperti vietnam dan thailand jauh lebih murah.
 Pada saat ini, Bulog di samping menjalankan Publik Service Obligation (PS0), juga dituntut untuk berbisnis agar dapat menghasilkan keuntungan. Dengan PSO, Bulog dituntut seolah-olah harus menjadi lembaga sosial (non profit oriented). Di sisi lain sebagai perum, Bulog juga dituntut untuk menghasilkan keuntungan (profit oriented). Dua peran yang bisa berseberangan ini bisa menimbulkan conflict of interest. Karena itu, seharusnya Bulog hanya menjalankan PSO dan konsekuensinya, pemerintah harus menyediakan dana yang cukup untuk mendukung peran PSO Bulog. Selama ini kemampuan bulog membeli gabah atau beras hanya 10% dari produksi nasional.
 Produktifitas dan kualitas yang berbeda antar musim (I,II dan III). Seharusnya ada perbedaan HPP tiap musim, sehingga membantu petani.
 Biaya Produksi di tingkat petani mahal. Petani harus membeli bibit unggul, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja yang semakin mahal.
 Cuaca ekstrim (perubahan iklim) berdampak berkurangnya produktifitas petani, ditambah dengan adanya berbagai penyakit yang tidak mampu ditangani sendiri oleh petani
 Minimnya infrastruktur pasca panen seperti penjemuran membuat kualitas gabah di tingkat petani menjadi rendah, apalagi di musim penghujan. Hal ini membuat daya tawar petani semakin rendah berhadapan dengan para pedagang.
 Minimnya penggilingan yang memiliki kualitas baik berdampak pada kualitas beras yang dihasilkan masih rendah, sehingga harga di tingkat petani semakin rendah.

Berdasarkan fakta diatas kami mendorong pemerintah untuk :
1. merubah kebijakan HPP kualitas tunggal menjadi HPP multikualitas yang terdiri dari kualitas rendah, sedang (medium) dan premium sehingga produksi petani tidak dipermainkan para spekulan
2. Memperkuat kapasitas Tunda Jual rumah tangga petani melalui lumbung atau koperasi untuk memutus sistem tebasan atau ijon yang sangat merugikan petani
3. Memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka menekan gejolak penurunan harga komoditas pertanian yang berpotensi merugikan petani
4. Menerapkan kebijakan non harga yang efektif melalui penerapan sistem pertanian organik dan penanganan pasca panen yang meliputi penjemuran, penyimpanan, dan perbaikan mutu penggilingan

Aliansi Petani Indonesia
Sekretariat : Jl. Slamet Riyadi IV/50 Kel. Kebun Manggis, Kec. Matraman, Jaktim
Telp / Fax : 021 8564164, email : api_bumie @yahoo.com

Koalisi Anti Diskriminasi terhadap Petani (Sikap Tani)

2010-08-23T15:00:00.001+07:00

Pernyataan Sikap

”Draft Permentan tentang Pedoman Perizinan dan Usaha Budidaya Tanaman adalah Wujud Memanjakan Pengusaha Mendiskriminasikan Petani

Krisis pangan dunia dan masih banyaknya kasus kerawanan pangan serta kasus balita gizi buruk di Indonesia, seharusnya tidak malah menjadikan pangan sebagai komoditas dengan negara semakin memperluas kesempatan modal untuk mencari laba tertinggi dan akumulasi modal di pertanian pangan.

Krisis pangan seharusnya menjadi pelajaran bahwa telah terjadi penghancuran produktifitas petani, distribusi pangan yang tidak adil dan konsumsi pangan yang timpang. Oleh karenannya negara seharusnya lebih mengedapan pada pembelaan hak-hak petani dan pembaruan agraria serta didukung industri dan perdagangan yang mendukung pertanian, bukan malah sebaliknya, menyingkirkan petani dari pertanian dan mengedepan peranan dunia usaha, ini adalah praktek diskriminasi. Tindakan negara seperti ini bukanlah barang baru tetapi merupakan warisan dari masa Orde Baru yang dilegalkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Pun demikian dengan Draft Permentan tentang Pedoman Perizinan dan Usaha Budidaya Tanaman, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, di mana PP ini adalah turunan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Di dalam UU SBT, telah diatur beberapa hak-hak petani, peranan pemerintahan dan pengusahaan budidaya tanaman yang bisa diberikan izin kepada perorangan, BUMN/BUMD, badan hukum dan koperasi. Namun bukan realisasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani yang diatur, tapi justru realisasi pengaturan pengusahaan budidaya tanaman lewat PP dan diturunkan lagi lewat Permentan yang masih draft ini, di mana modal akan semakin berpotensi untuk melakukan ekspansi ke lahan-lahan petani dan peranan masyarakat hanya sampai pada sebatas saran. Dampaknya produsen pangan yang utama tidak lagi petani dan nelayan, melainkan korporasi. Tindakan ini sudah cukup untuk dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap petani.

Belum lagi bahwa dalam proses penyusunannya sama sekali tidak melibat ormas tani, pakar, dan ngo/lsm pembelaan dan pemberdayaan petani, padahal ada potensi melanggar hak-hak petani. Beberapa diantaranya adalah:
1. Pasal 3. Jenis usaha dalam produksi (diawali dengan penyiapan lahan) hingga pasca panen (diakhiri dengan pemasaran) berpotensi menimbul monopoli swasta atas produksi dan distribusi pertanian pangan:
2. Pasal 4. Pelaku usaha bisa melakukan budidaya tanaman pangan berpotensi menimbulkan sengketa dengan petani, petambak dan masyarakat adat;
3. Pasal 5. Tidak ditentukan prosentasi modal asing dan modal dalam negeri (BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi atau bada usaha milik organisasi tani), berpotensi menimbulan dominasi modal asing meski memakai badan hukum Indonesia
4. Pasal 6 dan pasal 7. Menggunakan tenaga kerja lebih dari 10, berpotensi bahwa para petani menjadi buruh-tani di tanahnya sendiri, padahal statusnya sebagai subyek pembaruan agraria harusnya mendapatkan hak atas landreform dan kemitraannya dengan pelaku usaha adalah bagi hasil;
5. Pasal 6, 7, 9: Pengunaan batasan kurang dari 25 ha, luas maksimum 10.000 ha, dan di Papua bisa lebih dari 10. 000 ha, berpotensi bertentangan dengan undang-undang yang mengatur penataan ruang, di antaranya UUPA 1960, UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Kawasan Ekonomi Khusus, dan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan – yang masing-masing belum ada PP-nya serta UU otonomi khusus yang berlaku di Nangroe Aceh Darussalam, Papua, dan DIY
6. Pasal 11, 12, 18. Kemitraan justru akan menciptakan corporate farming di mana petani menjadi buruhnya dan menjadikan masyarakat adat hilang ruang hidupnya
7. Pasal 37. Harusnya masyarakat juga memiliki hak menolak dan hak mengguggat bukan hanya dimintai masukannya

Maka dengan ini kami menyatakan sikap:
1. Menolak draft Permentan tentang Pedoman Perizinan dan Usaha Budidaya Tanaman,
2. Menuntut perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Laksanakan pembaruan agraria dan keluarkan Undang-Undang Perlindungan Petani

Jakarta, 26 April 2010-04

Sikap Tani:
1. IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice)
2. Bina Desa (Yayasan Bina Desa Sadajiwa)
3. KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan)
4. SPI (Serikat Petani Indonesia)
5. KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria)
6. Petani Center
7. MAI (Masyarakat Agro Bisnis dan Agro Industri)
8. Pemuda HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)
9. Masyarakat Mandiri
10. LP2NU (Lembaga Pemberdayaan Petanu Nahdlatul Ulama)
11. Pemuda Muhamadiyah
12. Petani Mandiri (Persatuan Petani dan Nelayan Mandiri Indonesia)
13. SMERU
14. API (Aliansi Petani Indonesia)
15. ADS (Aliansi Desa Sejahtera)
16. Kehati

Nb: Posko Pengaduan Pelanggaran Hak-hak Petani
Kantor IHCS
Jl. Mampansg Prapatan XV No, 8A Tegalparang Jakarta Selatan
Tel : 021 3259 2007
Tel/Fax: 021 7949 207
Email : ihcs@ihcs.or.id
Web: www.ihcs.or.id
Mobile : 0815 847 45 469 (Gunawan, Sekjend Komite Eksekutif IHCS)

”Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung Didalamnya Dikuasai oleh Negara dan Dipergunakan Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat”

2010-08-23T14:45:00.002+07:00

PERNYATAAN SIKAP
PERSATUAN PETANI JAMBI

”Apabila didalam areal hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) terdapat lahan telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal hak pengusahaan HPHTI”
(pasal 4 Ayat 1 SK Menhut No. 744/Kpts-II/1996 tentang Konsesi PT WKS)

Bahwa Allah SWT memerintahkan pemerintah (ulil amri) untuk berbuat adil terhadap rakyatnya, Para pendiri bangsa (founding fathers) mengamanatkan agar pemerintah senantiasa mewujudkan keadilan sosial. Membiarkan rakyat sengsara merupakan kemungkaran dan pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan.

Konflik Agraria (pertanahan) antara petani dan PT WKS hingga kini belum terselesaikan. Keadilan yang ditunggu-tunggu lebih dari ratusan ribu keluarga petani di Jambi dalam memperjuangkan hak atas tanah belum juga direalisasikan. Seharusnya tanah yang sudah digarap oleh petani, tanah-tanah adat, dan lainnya yang menjadi hak petani tidak boleh dijadijan HPHTI ataupun HTR. Tanah-tanah tersebut harus di Enclave dan diberikan kepada petani. Tidak boleh ada penggusuran tanah rakyat atas nama pembangunan, apalagi dengan intimidasi dan bentuk kekerasan lainnya.

Menanggapi kenyataan pahit tersebut kami petani dari lima Kabupaten yaitu : TANJABBAR, TANJABTIM, TEBO, MUARO JAMBI dan BATANG HARI, korban penggusuran PT WKS yang tergabung dalam wadah Persatuan Petani Jambi menyatakan sikap sebagai berikut :
1) Mendesak Pemerintah untuk mencabut semua Izin Konsesi PT WKS di Provinsi Jambi.
2) Mendesak Pemerintah untuk mengembalikan lahan petani yang telah digusur PT WKS
3) Mendesak Pemerintah untuk memberikan Ganti Rugi tanaman petani yang digusur PT WKS
4) Mendesak Pemerintah untuk melaksanakan proses hukum atas pelanggaran yang dilakukan PT WKS
5) Mendesak Pemerintah untuk mengakui dan melegalkan lahan-lahan yang sudah diduduki oleh petani (ENCLAVE).
6) Mendesak Pemerintah untuk mengembalikan tanah ulayat / tanah adat yang telah dirampas oleh PT WKS.
7) Menolak Kesepakatan 17 Maret 2008 karena kesepakatan itu sangat merugikan para petani.
8) Mendesak Pemerintah untuk melibatkan petani dalam setiap pengambilan kebijakan Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam / Agraria.
9) Apabila Pemerintah Provinsi Jambi tidak segera menyelesaikan permasalahan antara petani dengan PT WKS, maka petani akan menyelesaikan dengan cara petani sendiri.

JAMBI, 17 Maret 2010

Peristiwa Kasus. Tulungagung Jawa Timur.

2010-06-22T09:23:00.001+07:00

Terkait dengan Pelanggaran HAM, antara Masyarakat Desa Sidem-Gondang Tulungagung dengan Perhutani.

Pemerintah (BPN) Tulungagung dalam menyikapi dan menyelesaikan Kasus Sengketa Lahan di Desa Sidem dapat dikatakan lamban, dan menggantung. Peristiwa yang menimpa salah satu warga tani yang bernama; KASENI bin JAMAL. Yang bersangkutan telah ditahan di rumah Tahanan Negara Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Yang telah diduga telah melanggar hukum.

Pada mulanya Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada bulan September 2002, mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Saudara KASENI, yang merupakan koordinator Masyarakat Petani, yang sedang mengalami sengketa tanah Antara Masyarakat dengan Perhutani BKPH Tulungagung Lereng Gunung Wilis. Yang serut tersebut tembusannya ditujukan kepada;

- BKPH Tulungagung
- Camat Gondang
- Kepala desa Sidem
- Dan kepada koordinator masyarakat Pecinta Kelestarian Lingkungan Hidup Desa Sidem.

Adapun isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut;
1. halil rapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung pada tanggal 22 oktober 2001, yang pada kesempulan bahwa berita acara tata batas (BATB) telah diadakan penijauan ulang (PU).

Pernyataan Sikap Koalisi Anti Diskriminasi terhadap Petani (Sikap Tani)

2010-06-21T20:35:00.002+07:00

”Draft Permentan tentang Pedoman Perizinan dan Usaha Budidaya Tanaman adalah Wujud Memanjakan Pengusaha Mendiskriminasikan Petani

Krisis pangan dunia dan masih banyaknya kasus kerawanan pangan serta kasus balita gizi buruk di Indonesia, seharusnya tidak malah menjadikan pangan sebagai komoditas dengan negara semakin memperluas kesempatan modal untuk mencari laba tertinggi dan akumulasi modal di pertanian pangan.

Krisis pangan seharusnya menjadi pelajaran bahwa telah terjadi penghancuran produktifitas petani, distribusi pangan yang tidak adil dan konsumsi pangan yang timpang. Oleh karenannya negara seharusnya lebih mengedapan pada pembelaan hak-hak petani dan pembaruan agraria serta didukung industri dan perdagangan yang mendukung pertanian, bukan malah sebaliknya, menyingkirkan petani dari pertanian dan mengedepan peranan dunia usaha, ini adalah praktek diskriminasi. Tindakan negara seperti ini bukanlah barang baru tetapi merupakan warisan dari masa Orde Baru yang dilegalkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Pun demikian dengan Draft Permentan tentang Pedoman Perizinan dan Usaha Budidaya Tanaman, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, di mana PP ini adalah turunan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Di dalam UU SBT, telah diatur beberapa hak-hak petani, peranan pemerintahan dan pengusahaan budidaya tanaman yang bisa diberikan izin kepada perorangan, BUMN/BUMD, badan hukum dan koperasi. Namun bukan realisasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani yang diatur, tapi justru realisasi pengaturan pengusahaan budidaya tanaman lewat PP dan diturunkan lagi lewat Permentan yang masih draft ini, di mana modal akan semakin berpotensi untuk melakukan ekspansi ke lahan-lahan petani dan peranan masyarakat hanya sampai pada sebatas saran. Dampaknya produsen pangan yang utama tidak lagi petani dan nelayan, melainkan korporasi. Tindakan ini sudah cukup untuk dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap petani.

Belum lagi bahwa dalam proses penyusunannya sama sekali tidak melibat ormas tani, pakar, dan ngo/lsm pembelaan dan pemberdayaan petani, padahal ada potensi melanggar hak-hak petani. Beberapa diantaranya adalah:
1. Pasal 3. Jenis usaha dalam produksi (diawali dengan penyiapan lahan) hingga pasca panen (diakhiri dengan pemasaran) berpotensi menimbul monopoli swasta atas produksi dan distribusi pertanian pangan:
2. Pasal 4. Pelaku usaha bisa melakukan budidaya tanaman pangan berpotensi menimbulkan sengketa dengan petani, petambak dan masyarakat adat;
3. Pasal 5. Tidak ditentukan prosentasi modal asing dan modal dalam negeri (BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi atau bada usaha milik organisasi tani), berpotensi menimbulan dominasi modal asing meski memakai badan hukum Indonesia
4. Pasal 6 dan pasal 7. Menggunakan tenaga kerja lebih dari 10, berpotensi bahwa para petani menjadi buruh-tani di tanahnya sendiri, padahal statusnya sebagai subyek pembaruan agraria harusnya mendapatkan hak atas landreform dan kemitraannya dengan pelaku usaha adalah bagi hasil;
5. Pasal 6, 7, 9: Pengunaan batasan kurang dari 25 ha, luas maksimum 10.000 ha, dan di Papua bisa lebih dari 10. 000 ha, berpotensi bertentangan dengan undang-undang yang mengatur penataan ruang, di antaranya UUPA 1960, UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Kawasan Ekonomi Khusus, dan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan – yang masing-masing belum ada PP-nya serta UU otonomi khusus yang berlaku di Nangroe Aceh Darussalam, Papua, dan DIY
6. Pasal 11, 12, 18. Kemitraan justru akan menciptakan corporate farming di mana petani menjadi buruhnya dan menjadikan masyarakat adat hilang ruang hidupnya
7. Pasal 37. Harusnya masyarakat juga memiliki hak menolak dan hak mengguggat bukan hanya dimintai masukannya

Maka dengan ini kami menyatakan sikap:
1. Menolak draft Permentan tentang Pedoman Perizinan dan Usaha Budidaya Tanaman,
2. Menuntut perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Laksanakan pembaruan agraria dan keluarkan Undang-Undang Perlindungan Petani

Jakarta, 26 April 2010-04

Sikap Tani:
API (Aliansi Petani Indonesia), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Bina Desa (Yayasan Bina Desa Sadajiwa), KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan), SPI (Serikat Petani Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), Petani Center, MAI (Masyarakat Agro Bisnis dan Agro Industri), Pemuda HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Masyarakat Mandiri, LP2NU (Lembaga Pemberdayaan Petanu Nahdlatul Ulama), Pemuda Muhamadiyah, Petani Mandiri (Persatuan Petani dan Nelayan Mandiri Indonesia), SMERU, ADS (Aliansi Desa Sejahtera dan kehati

Nb: Posko Pengaduan Pelanggaran Hak-hak Petani
Kantor IHCS
Jl. Mampansg Prapatan XV No, 8A Tegalparang Jakarta Selatan
Tel : 021 3259 2007
Tel/Fax: 021 7949 207
Email : ihcs@ihcs.or.id
Web: www.ihcs.or.id
Mobile : 0815 847 45 469 (Gunawan, Sekjend Komite Eksekutif IHCS)

PERNYATAAN SIKAP PERSATUAN PETANI JAMBI

2010-06-21T20:32:00.002+07:00

”Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung Didalamnya Dikuasai oleh Negara dan Dipergunakan Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat”
(Pasal 33 ayat 3 UUD 1945)

”Apabila didalam areal hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) terdapat lahan telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal hak pengusahaan HPHTI”
(pasal 4 Ayat 1 SK Menhut No. 744/Kpts-II/1996 tentang Konsesi PT WKS)

Bahwa Allah SWT memerintahkan pemerintah (ulil amri) untuk berbuat adil terhadap rakyatnya, Para pendiri bangsa (founding fathers) mengamanatkan agar pemerintah senantiasa mewujudkan keadilan sosial. Membiarkan rakyat sengsara merupakan kemungkaran dan pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan.

Konflik Agraria (pertanahan) antara petani dan PT WKS hingga kini belum terselesaikan. Keadilan yang ditunggu-tunggu lebih dari ratusan ribu keluarga petani di Jambi dalam memperjuangkan hak atas tanah belum juga direalisasikan. Seharusnya tanah yang sudah digarap oleh petani, tanah-tanah adat, dan lainnya yang menjadi hak petani tidak boleh dijadijan HPHTI ataupun HTR. Tanah-tanah tersebut harus di Enclave dan diberikan kepada petani. Tidak boleh ada penggusuran tanah rakyat atas nama pembangunan, apalagi dengan intimidasi dan bentuk kekerasan lainnya.

Menanggapi kenyataan pahit tersebut kami petani dari lima Kabupaten yaitu : TANJABBAR, TANJABTIM, TEBO, MUARO JAMBI dan BATANG HARI, korban penggusuran PT WKS yang tergabung dalam wadah Persatuan Petani Jambi menyatakan sikap sebagai berikut :
1) Mendesak Pemerintah untuk mencabut semua Izin Konsesi PT WKS di Provinsi Jambi.
2) Mendesak Pemerintah untuk mengembalikan lahan petani yang telah digusur PT WKS
3) Mendesak Pemerintah untuk memberikan Ganti Rugi tanaman petani yang digusur PT WKS
4) Mendesak Pemerintah untuk melaksanakan proses hukum atas pelanggaran yang dilakukan PT WKS
5) Mendesak Pemerintah untuk mengakui dan melegalkan lahan-lahan yang sudah diduduki oleh petani (ENCLAVE).
6) Mendesak Pemerintah untuk mengembalikan tanah ulayat / tanah adat yang telah dirampas oleh PT WKS.
7) Menolak Kesepakatan 17 Maret 2008 karena kesepakatan itu sangat merugikan para petani.
8) Mendesak Pemerintah untuk melibatkan petani dalam setiap pengambilan kebijakan Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam / Agraria.
9) Apabila Pemerintah Provinsi Jambi tidak segera menyelesaikan permasalahan antara petani dengan PT WKS, maka petani akan menyelesaikan dengan cara petani sendiri.

JAMBI, 17 Maret 2010

Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Terhadap Gabah dan Beras (Inpres No 7 Tahun 2009) Tidak mampu meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Petani

2010-06-21T20:30:00.001+07:00

ALIANSI PETANI INDONESIA

Kami organisasi petani tingkat nasional bernama Aliansi Petani Indonesia bekerja di wilayah 37 Kabupaten yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Fokus program dan kegiatan berupa pelayanan kepada kelompok-kelompok tani yang terorganisir baik laki-laki dan perempuan dalam bidang : (1). Memperjuangkan pembaruan agraria dan kedaulatan pangan, (2). Penguatan kapasitas anggota, (3). Penataan produksi dan akses pasar, (4). Penerapan teknologi tepat guna di pedesaan.

“Sebagai bangsa yang mengandalkan sebagian besar mata pencaharian penduduknya di sektor pertanian, tentunya menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak petani”. Data kemiskinan BPS tahun 2006 mencatat rakyat miskin di Indonesia berjumlah 39.10 juta orang atau 17,75 persen dari total penduduk. Sebanyak 24,76 juta (21%) penduduk miskin itu berada di daerah pedesaan dan umumnya terlibat atau berhubungan dengan sektor pertanian. Data BPS 2007 menunjukkan bahwa 72 persen kelompok petani miskin dari subsektor pertanian pangan”.

Fakta yang terjadi dilapangan
1. Harga Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) dan Beras dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) (tidak sesuai Inpres No 7 tahun 2009). Jika ada yang menjual di atas HPP secara umum dibeli melalui mekanisme swasta (beras harus berkualitas) bukan melalui BULOG
2. Kenaikan HPP 10 % di tahun 2010 tidak memperhitungkan ongkos produksi yang semakin meningkat. Apalagi akan ada kebijakan kenaikan harga pupuk pada masa tanam kedua ( per April). Seharusnya HPP naik minimal 20%
3. Kenaikan HPP 10% banyak menguntungkan pedagang perantara, disebabkan lemahnya pengawasan dari pemerintah

Mengapa hal ini terjadi?
1. Didalam penentuan HPP tidak partisipatif, seharusnya melibatkan masyarakat petani atau organisasi masyarakat petani yang mengakar sebagai aktor utama dalam proses penentuan harga.
2. Bulog sebagai pelaksana operasional masih harus bermitra dengan pedagang (pengusaha), sehingga menambah panjang mata rantai yang sangat merugikan petani, pada akhirnya Gabah/beras dibeli dibawah HPP
3. Kebijakan HPP tidak mempertimbangkan kualitas beras, sehingga petani yang memiliki beras berkualitas baik dibeli dengan harga yang relatif sama dengan beras berkualitas dibawahnya.
4. Lemahnya pengawasan dari pemerintah (Departemen pertanian) dan DPR

Mengingat fakta diatas, kami mengusulkan kepada pemerintah :
1. Segera menaikkan HPP gabah dan beras minimal 20% di tahun 2010.
2. Melibatkan organisasi masyarakat (ormas) petani yang mengakar dalam proses penentuan HPP
3. Melibatkan DPR dalam proses penentuan HPP dan proses pengawasan harga
4. Melakukan pengawasan hingga ke daerah-daerah, terutama pada waktu panen raya
5. Menjadikan HPP sebagai patokan harga dasar (minimal)
6. Membuat kebijakan HPP multikualitas dan HPP yang berbeda berdasarkan kewilayahan.
7. Bulog harus membeli langsung ke petani, tidak melalui Mitranya (pedagang atau pengusaha)
8. Mendorong kebijakan “Lumbung Komunitas” di tiap desa sentra padi
9. Meningkatkan anggaran subsidi pertanian (pupuk kompos) yang dapat diterima dan dikelola langsung oleh petani melalui kelompok tani.

Jakarta, 21 Februari 2010

sikap API dalam penolakan HP3

2010-06-21T18:38:00.002+07:00

JAKARTA.14 January 2010 di postkan oleh Ambran:

Aliansi Petani Indonesia (API)bersama Jaringan Koalisi Tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir ytang di singkat(HP3) sekali dengan stamina yang tersusun untuk melakukan turun ke jalan dan mendatangi MK dan melakukan aksi menolak disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), (13/1). API, SALUD bersama KIARA, IHCS, KPA, API, SNI, SPI, BINA DESA, LBH Jakarta, YLBHI, COMMITS, KNTI, dan JATAM, WALHI melakukan mendatangi dan aksi ini di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan melakukan Aksi tiathertikal.

setelah di sahkannya maka akan ada, sejumlah 6.000 pulau lebih dan bahkan Indonesia yang akan di bayangi ketakutan, yaitu privatisasi beberapa sumber system kepulauan kita yang terkenal dengan beberapa Maritimnya, dan di sanalah diantara Nelayan dan petani hidup mereka saling berdampingan. jika ini terus berjalan maka sangat banyaknya pelanggaran Hak Ekosob masyarakat, dan ironisnya UU PWP3K ini menyisakan sejumlah persoalan, sekitar 2,5 juta nelayan yang tinggal di Pesisir laut kita akan musnah dengan adanya pemberlakuan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir)dan akan semakin sulitnya akses Rakyat terhadap sumber daya pesisir dan laut yang akan bedampak pada keutuhan Ekonominya.

Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menegaskan bahwa UU PWP3K ini semakin meminggirkan nelayan kecil. Budi menjelaskan bahwa UU ini memungkinkan pengeksploitasian pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan dasar laut oleh sektor swasta bahkan oleh pihak asing untuk waktu 60 tahun akumulatif. “HP3 ini akan semakin menggiatkan komersialisasi perairan pesisir dan menyebabkan akses pengelolaan sumber daya kelautan dikuasai oleh pemilik modal, termasuk asing, hal ini pastinya akan menyebabkan status kemiskinan di wilayah pesisir semakin parah” tegas Budi(sumber:www.spi.or.id).

Dalam pandangan Koalisi HP3. UU ini salah satu menjawab permasalahan global dengan privatisasi beberapa SDM(sumber daya alam) yang justru memiliki beberapa kandungan alam yang sangat berpotensial. Selain itu dalam UU PWP3K ini juga tidak mempertimbangkan rakyat kecil dan perlindungan terhadap kelompok yang cukup rentan(nelayan) di beberapa pesisir dan di beberapa pulau kecil di inedonesia, dan melanggar beberapa Rambu-rambu HAM serta penyelesaian yang sesuai realitas kemiskinan nelayan di indonesia dan kedaulatan RI.

Tolak Kriminalisasi, Puluhan Petani Geruduk Gedung DPRD

2010-06-21T17:22:00.007+07:00

Senin, 31/05/2010 12:18 WIB

Samsul Hadi - detikSurabaya

Kediri - Sekitar 50 petani di Kabupaten Kediri menggelar aksi di depan Gedung DPRD. Mereka menolak tindakan kriminalisasi yang seringkali dilakukan perusahaan penghasil benih atas kreativitas petani dalam budidaya benih.

Aksi puluhan petani ini dilakukan bersama DPW Jatim Aliansi Petani Indonesia,
dimulai dengan orasi terbuka dan membentangkan poster. Diantaranya: "Hentikan
Kriminalisasi Petani" dan "Stop Penindasan Terhadap Petani Benih".

Selain menuntut penghentian kriminalisasi petani, massa juga meminta pemerintah mencabut UU No 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanam. Aksi ini digelar atas pelaporan Kuncoro, petani asal Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, oleh PT BISI Internasional dengan tuduhan pemalsuan benih dan tindakan pemasaran produk serupa tanpa adanya label.

"Pak Kuncoro adalah petani ke 17 yang mengalami nasih seperti ini, dan sangat
dimungkinkan akan ada lagi Pak Kuncoro lainnya. Atas dasar itu kami meminta agar
kriminalisasi petani dihentikan dan Undang Undang Nomor 12 tahun 1992 dicabut,"
teriak koordinator aksi petani Naning Suprawati, Senin (31/5/2010).

Usai berorasi, 10 perwakilan diizinkan menggelar diskusi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Kediri yang membidangi perekonomian dan keuangan dan Dinas Petanian dan Tanaman Pangan.

Sementara Ketua DPW Jatim Aliansi Petani Indonesia Ubaidilah Al Basith mengatakan,
tindakan yang dilakukan Kuncoro tidak seperti yang dilaporkan oleh PT BISI
Internasional ke kepolisian. Kuncoro sejauh ini hanya melakukan produksi benih, yang sama sekali tidak menyamai produk milik perusahaan besar.

"Dapat saya tegaskan ini terkait persaingan bisnis. Perusahaan besar khawatir,
tindakan Pak Kuncoro yang sebenarnya petani kreatif, bisa menjadikan produk mereka
tidak laku di pasaran," tegas Ubaidilah.

Pihaknya berharap, DPRD bisa memberikan tekanan ke Pengadilan Negeri agar memberikan putusan seringan-ringannya kepada Kuncoro dan berperan aktif dalam upaya pencabutan UU No.12 tahun 1992.

"Kami sendiri di tingkat pusat sedang berupaya, bagaimana Undang Undang ini bisa dicabut, minimal judicial review dan lembaga DPRD kami harapkan bisa memberikan dukungan moral," imbuhnya.

Data yang berhasil dihimpun detiksurabaya.com menyebutkan, Kuncoro dilaporkan oleh PT BISI Internasional ke Polres Kediri 16 Januari 2010 lalu, dengan tuduhan melakukan pemalsuan benih, serta melakukan jual beli produk PT BISI tanpa adanya label. Saat ini kasusnya sudah memasuki tahapan persidangan di PN Kabupaten
Kediri.

(fat/fat)

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=aca95ca9&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src='http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=159&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;n=aca95ca9' border='0' alt='' /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Kronologi Penangkapan Pak Kuncoro dari Dusun Besuk Desa Toyoresmi Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

No. Hari/Tanggal Uraian
1. Januari 2010  P.Suwoto (45) mendapatkan order benih jagung dari seseorang sebesar 3 ton
 Karena P.Suwoto tidak mendapatkan benih sejumlah tsb. Maka ia menghubungi P.Hariyanto (38) sebagai calo (mencarikan jagung sejumlah 3 ton)
 P.Hariyanto meminta jagung sejumlah 2 ton pada P.Kuncoro (42), yang kemudian pak Kuncoro menghubungi P.Soli dari Grogol untuk mendapatkan benih jagung 1,5 ton glondong basah yang diolah P.Kuncoro menjadi 1 ton pipil kering, serta Bu Likah dari Semen 1 ton pipil kering
2. Sabtu, 16 Januari 2010  Di pagi hari sekitar jam 10.00, saat P.Kuncoro dan P.Hariyanto memberi obat (fungisida) pada benih jagung kering didatangi polisi sejumlah 25 orang untuk melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti
 Barang bukti yang disita yaitu benih jagung yang sudah diobati sejumlah 2 sak yang seharusnya bukan dijual ke P.Hari, benih jagung dalam proses dobati sejumlah 1 ton, alat-alat seperti timbangan, ayakan, kipas angin

Tim Advokasi Tolak HP3

2010-06-21T16:40:00.008+07:00

Cabut HP3, Penuhi Hak Konstitusional Nelayan

Ditulis Oleh Administrator
Tuesday, 02 February 2010
Siaran Pers
Tim Advokasi Tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)

Jelang Sidang Panel I di Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 2 Februari 2010. Penolakan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atas HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) terus berlanjut. Tak hanya unjuk perspektif di ruang-ruang publik, mereka juga telah mendaftarkan gugatan uji materi atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Januari 2010 lalu.

Terdaftar dengan nomor perkara 3/PUU-VIII/2010, permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bakal digelar. Juru Panggil Mahkamah Konstitusi telah mengirimkan surat kepada Tim Advokasi Tolak HP3 tertanggal 28 Januari 2010. Dalam surat ini, diinformasikan bahwa sidang panel pertama dengan agenda utama pemeriksaan pendahuluan bakal dihelat pada tanggal 3 Februari 2010, pukul 11.00 WIB-selesai di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Atas undangan ini, Tim Advokasi Tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) akan hadir.

Disetujuinya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada tanggal 26 Juni 2007 oleh DPR RI dan disahkan oleh Pemerintah RI Cq melalui Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84 sontak menuai penolakan besar-besaran dari masyarakat, utamanya nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Akibat penolakan ini, pelaksanaannya tertunda. Bahkan, melebihi kaidah perundang-undangan dalam penyelesaian peraturan pemerintahnya, yakni 2 tahun setelah disahkan.

Bertolak dari fakta di lapangan, penolakan masyarakat atas HP3 berpijak pada tiga hal pokok, yakni pertama, dengan diundangkannya HP3, maka akses masyarakat atas sumber daya ekonomi wilayah pesisir bakal terancam. Tak hanya itu, tradisi bahari yang dipraktekkan turun-temurun bakal tergerus habis. Kemiskinan pun bakal meluas; kedua, praktek undang-undang ini akan berpotensi menyuburkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengurusan perizinan, pengendalian, dan pengawasan; ketiga, penyetaraan posisi antara nelayan tradisional dan masyarakat adat dengan pengusaha merupakan hal yang tak masuk akal. Lewat aturan yang diundangkan inilah, pemerintah amat kentara ingin menggusur keberadaan nelayan tradisional dan masyarakat adat.

Sejak diundangkan, animo masyarakat untuk menolak HP3 bak bola salju yang terus menggelinding. Selang 2 tahun setelah disahkan, penolakan ini berujung pada pendaftaran gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh 24 perwakilan nelayan tradisional. Upaya ini merupakan langkah konstitusional pertama yang dilakukan oleh nelayan tradisional di seluruh Indonesia.

Tim Advokasi Tolak HP3 menegaskan bahwa, upaya uji materi atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan ikhtiar masyarakat untuk menyadarkan pemerintah agar lebih mengedepankan prinsip perlindungan dan perlakuan khusus atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan semangat pemenuhan hak konstitusional tiap warga negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
M. Riza Damanik, Koordinator Tim Advokasi Tolak HP3
di +62 818 773 515 / riza.damanik@gmail.comAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Taufiqul Mudjib, Kuasa Hukum Tim Advokasi Tolak HP3
di +62 813 2878 6651

Tiharom, Nelayan Marunda, Jakarta Utara
di +62 878 8644 3199

Idham Arsyad, Sekretaris Jenderal KPA
di +62 813 4261 9987

Dwi Astuti, Direktur Bina Desa
+62 811 810 1 85

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Serikat Bersama Indonesia Berseru (SBIB)
di +62 816 1856 754

Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI
di +62 812 5110 979

Henry Saragih, Koordinator Serikat Petani Indonesia (SPI)
di +62 811 655 668

Muhammad Nuruddin, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API)
di +62 813 3434 4808

Abdul Halim, Anggota Tim Advokasi Tolak HP3
di +62 815 53100 259 / sobatliem007@gmail.comAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Sekretariat Nasional Tim Advokasi Tolak HP3
Jl. Tegal Parang Utara No. 43
Mampang, Jakarta 12790
Indonesia
Telp. +62 21 797 0482
Faks. +62 21 797 0482

PERNYATAAN SIKAP PERSATUAN PETANI JAMBI

2008-01-24T23:42:00.006+07:00